Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah untuk ormas keagamaan menuai pro dan kontra. Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian, Pastoral Migran Perantau (KKPMP) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Marthen LP Jenarut, SFil, SH, MH, curiga pemberian ini bernuansa politis. KWI sendiri, kata dia, menolak pemberian IUP karena mereka ingin tegak lurus pada tugas yang ada selama ini.
https://bit.ly/3Vh7vo3
VOI 